Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) bekerjasama dengan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menggelar acara KPU Jateng Goes to Campus:
Seminar “Menyongsong Pilkada 2018 di Jawa Tengah” di Aula gedung C
kampus 1 Unwahas Kamis kemarin (5/4).
Dalam seminar sebagai pembicara Komisioner KPU Jateng, Diana
Ariyanti, SP., dan Pakar Pemilu, Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si, dengan dimoderatori
oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unwahas, Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.
Acara ini diawali dan dibuka oleh Dekan
FISIP Unwahas H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan
kepada mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan Pilkada 2018 di
Jawa Tengah.
Komisioner KPU Jateng yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pada periode 2013 – 2018 itu menjelaskan bahwasanya masyarakat sebagai pemilih dalam
pemilu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah ia pilih dan bisa
mempertanggung jawabkan apa yang sudah dipilih.
Menurutnya, lanjut Diana Ariyanti, kampus merupakan
tempat yang independen dan netral, sehingga KPU menggandeng beberapa perguruan
tinggi untuk sosialisasi mengenai Pilkada 2018.
Pada akhir pemaparannya Diana
Ariyanti SP mewanti-wanti kepada calon pemilih khususnya para mahasiswa untuk
lebih cerdas, bijak, dan berhati-hati dalam menyikapi berita Hoax terutama yang beredar di media
sosial (medsos).
Sementara
itu, pembicara lainnya Pakar Pemilu yang juga Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP
Unwahas Drs. Joko J Prihatmoko, M.Si menjelaskan banyak hal tentang politik, pemilu
dan demokrasi.
Menurutnya, ada empat arti penting pemilu. Pertama, pemilu merupakan
transaksi antara komitmen dan dukungan. Kedua, pemilu merupakan Training Ground, yang menjadi persiapan untuk karier politik
lanjutan dan landasan bagi pemimpin politik prospektif. Ketiga, pemilu
merupakan metode untuk memilih pemimpin yang merupakan perwujudan dari kedaulatan
rakyat. Pemilu menjadi sarana partisipasi rakyat. Keempat, pemilu yang
berkualitas menjunjung tinggi kedaulatan universal, prinsip tersebut dikenal
dengan one person, one vote, one value, pungkasnya.
