Program Studi S1 Hubungan Internasional FISIP Unwahas, pada hari Sabtu, 03 Desember2016 menyelenggarakan acara Pelatihan simulasi Sidang Internasional di Laboratorium Diplomasi, Fisip, Unwahas, dengan narasumber Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, (P3K2 Aspasaf BPPK Kemlu RI) bapak Dr. Arifi Saiman.
Simulasi ini sendiri, menurut Kepala Laboratorium Diplomasi Anna Yulia Hartati, S.IP,MA merupakan bagian dari mata kuliah Praktek Diplomasi. “Harapannya, mahasiswa dapat memahami bagaimana diplomasi dan lobi. Tidak hanya itu, simulasi sidang akan mengasah kemampuan mahasiswa HI dalam memahami suatu etika keprotokoleran serta isu, baik dalam konteks mewakili negara maupun dalam konteks organisasi yang meliputi sejumlah negara.” Kajur HI Adi Joko Purwanto, S.IP,MA menambahkan pelatihan Sidang simulasi Internasional ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan tentang sidang internasional.
Dalam pelatihan ini mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Unwahas akan dibekali dengan materi Language of meeting dan Stockphrases of Chair of Intergovernmental Meeting, mengenal bentuk-bentuk simulasi sidang internasional, dan mempraktekkan langsung Simulasi Sidang Internasional. Dalam simulasi sidang internasional ini mahasiswa akan melakukan Role Playing dimana mereka ditugaskan untuk menjadi perwakilan (delegasi) yang akan melakukan perundingan. Bahasa yang digunakan Bahasa Inggris. Bentuk-bentuk simulasi sidang internasional antara lain: Model United Nation (MUN), ASEAN Model, Australian Parliamentary, dan sebagainya. Mahasiswa juga diharuskan menyiapkan Position Paper, yaitu berupa karangan ilmiah yang isinya tentang negara yang diwakilinya. Psition Paper ini untuk menunjang kemampuan mahasiswa dalam bernegosiasi. Mahasiswa harus memiliki pengetahuan khusus mengenai negara yang diwakilinya. Pengetahuan tersebut meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri serta potensi dalam dan luar negeri yang dibutuhkan sebagai pengetahuan dasar mewakili negara tersebut.
